LELUASA.COM, Jakarta — Di negeri agraris seperti Indonesia, ada satu paradoks yang tak pernah benar-benar selesai diperbincangkan: mengapa orang yang menanam padi justru sering menjadi pihak terakhir yang menikmati mahalnya harga beras? Setiap kali saya memikirkan pertanyaan ini, satu sosok selalu muncul di tengahnya, yaitu tengkulak.
Pedagang perantara yang membeli langsung hasil panen dari petani ini sering dijadikan kambing hitam atas nasib petani yang tidak kunjung sejahtera. Namun, semakin saya menelusuri persoalan ini, semakin saya merasa bahwa menyalahkan tengkulak sepenuhnya adalah jalan pintas berpikir yang terlalu mudah. Bagi saya, tengkulak bukan akar masalah, melainkan cermin dari sistem pertanian kita yang memang dibangun di atas ketimpangan sejak awal.
Tengkulak Sebagai Solusi yang Lahir dari Keterpaksaan
Saya percaya, sebelum menghakimi tengkulak sebagai pihak yang serakah, kita perlu jujur mengakui bahwa kehadirannya lahir dari kekosongan yang dibiarkan terlalu lama. Bayangkan menjadi petani dengan lahan kurang dari setengah hektare, sebagaimana dialami sebagian besar petani gurem di Indonesia menurut Sensus Pertanian 2023 milik BPS. Mereka tidak punya kendaraan untuk membawa hasil panen ke pasar kota, tidak punya gudang untuk menyimpan stok sambil menunggu harga terbaik, dan yang paling penting, tidak punya tabungan untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari selama menunggu hasil panen terjual habis. Dalam situasi seperti itu, tengkulak yang datang langsung ke ladang dengan uang tunai di tangan bukanlah pemandangan yang patut dicurigai, melainkan satu-satunya jalan keluar yang tersedia saat itu juga.
Yang sering luput dari perhatian kita adalah bahwa tengkulak sebenarnya menjalankan peran yang seharusnya diisi oleh bank atau koperasi, yaitu sebagai penyedia modal. Saya menduga, jika lembaga keuangan formal benar-benar hadir dan dipercaya petani sejak puluhan tahun lalu, tengkulak tidak akan pernah memiliki kuasa sebesar yang dimilikinya hari ini.
Tetapi karena kepercayaan itu tidak pernah benar-benar dibangun, petani memilih hubungan yang lebih manusiawi dan personal dengan tengkulak, meski berisiko, dibandingkan harus berurusan dengan birokrasi perbankan yang terasa jauh dan asing bagi mereka. Dengan kata lain, tengkulak menang bukan karena ia lebih baik secara prinsip, melainkan karena ia satu-satunya yang benar-benar hadir.
Ketika Kepercayaan Berubah Menjadi Kelemahan yang Dimanfaatkan
Namun, di titik inilah pendapat saya berbalik arah. Relasi yang awalnya terasa membantu, dalam banyak kasus, perlahan berubah menjadi jerat yang sulit diputus. Saya melihat ada pola yang berulang: begitu petani bergantung pada satu tengkulak untuk modal tanam, ia kehilangan posisi tawar untuk menjual hasil panennya ke pihak lain, meski harga yang ditawarkan jauh lebih rendah dari harga pasar sebenarnya. Ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal kuasa. Petani yang sudah berhutang budi dan uang sejak awal musim tanam tidak lagi punya pilihan untuk menolak, bahkan ketika ia tahu dirinya dirugikan.
Skala ketimpangan ini, menurut saya, jauh lebih besar daripada yang biasa kita bayangkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pernah menyebut bahwa margin tengkulak beras secara nasional diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, jumlah yang jauh melampaui total margin yang dinikmati seluruh petani padi di Indonesia. Bagi saya, fakta itu adalah bukti paling telanjang bahwa nilai ekonomi terbesar dari kerja keras menanam dan memanen justru tidak jatuh ke tangan yang berpeluh di sawah, melainkan ke tangan yang hanya berdiri di tengah rantai distribusi. Ironisnya, indikator kesejahteraan petani secara nasional kadang terlihat membaik di atas kertas, tetapi kenaikan itu, menurut pengamatan saya, lebih banyak diserap oleh lapisan-lapisan perantara di tengah jalan sebelum sempat dirasakan oleh petani di ujung hulu.
Bukan Soal Mengusir Tengkulak, Tetapi Mengubah Posisi Tawar Petani
Saya pribadi tidak sepakat dengan pandangan yang menuntut penghapusan total peran tengkulak dari sistem pertanian kita. Pandangan semacam itu, menurut saya, naif dan tidak realistis, sebab selama negara belum benar-benar hadir menyediakan akses modal dan pasar yang setara bagi petani kecil, kekosongan itu akan selalu diisi oleh aktor lain, entah tengkulak atau pihak serupa dengan nama berbeda. Yang sebenarnya perlu diubah bukan keberadaan tengkulak, melainkan posisi tawar petani di hadapan mereka.
Saya membayangkan, jika petani memiliki akses yang lebih mudah ke koperasi desa yang bisa membeli hasil panen dengan harga wajar, atau memiliki akses kredit yang tidak mempersulit mereka dengan syarat administratif yang berat, tengkulak akan dipaksa bersaing secara sehat, bukan lagi memonopoli karena tidak ada pilihan lain. Beberapa eksperimen kelembagaan seperti koperasi desa yang berperan sebagai pembeli siaga sudah menunjukkan bahwa rantai distribusi yang panjang bisa dipangkas, dan ketika itu terjadi, harga di tingkat petani ikut terangkat secara nyata. Bagi saya, ini adalah bukti bahwa masalahnya bukan watak para tengkulak secara individu, melainkan struktur pasar yang membiarkan mereka menjadi satu-satunya penentu harga.
Pada akhirnya, saya melihat tengkulak bukan sebagai pahlawan maupun penjahat tunggal dalam cerita panjang pertanian Indonesia. Mereka adalah produk dari sebuah sistem yang terlalu lama membiarkan petani kecil berjuang sendirian tanpa modal, tanpa akses pasar yang adil, dan tanpa perlindungan yang memadai.
Menyalahkan tengkulak semata hanya akan membuat kita berhenti pada permukaan masalah, padahal yang sesungguhnya perlu dibenahi adalah keberanian negara untuk hadir lebih awal, sebelum tengkulak terpaksa hadir lebih dulu. Selama itu belum terjadi, perdebatan tentang apakah tengkulak membantu atau merugikan petani akan terus berputar di tempat yang sama, tanpa pernah benar-benar menyentuh akar persoalannya.
