LELUASA.COM, Padang – Laut selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bagi nelayan, laut adalah tempat mencari penghasilan. Bagi masyarakat pesisir, laut adalah bagian dari ruang hidup mereka. Namun, laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan perlahan juga menjadi sumber kekhawatiran. Perubahan iklim membuat suhu laut meningkat, badai menjadi lebih berat, dan permukaan laut terus naik. Laporan Bank Dunia bersama Kementrian Kelautan dan Perikanan serta University of British Columbia menunjukan bahwa perubahan mulai memengaruhi ekosistem pesisir dan perikanan Indonesia. Dengan 17.504 pulau dan sekitar tiga perempat wilayah Indonesia berupa laut, persoalan ini bukan masalah kecil. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah perubahan iklim akan berdampak pada masyarakat pesisir, tetapi siapa yang akan membayar harga dari perubahan iklim tersebut?
Bagi sebagian orang, kenaikan muka laut mungkin hanya terlihat sebagai angka dalam laporan penelitian. Namun, bagi masyarakat pesisir perubahan tersebut bisa berarti air laut yang semakin sering masuk ke permungkiman, abrasi yang mengikis daratan atau hasil tangkapan yang semakin sulit diprediksi. Nelayan tidak bisa begitu saja memindahkan laut ke tempat lain ketika ikan berpindah akibat perubahan kondisi perairan. Mereka juga tidak selalu memiliki modal untuk menggantikan alat tangkap, memperluas wilayah tangkapan atau mencari pekerjaan lain. Perubahan iklim akhirnya tidak hanya mengubah kondisi alam, tetapi juga mengubah cara masyarakat mempertahankan kehidupannya.
Hal ini diperkuat oleh kajian IPCC tentang ekosistem laut dan pesisir. IPCC menyebut bahwa masyarakat yang bergantung pada perikanan skala kecil termasuk kelompok yang paling rentan terhadap perubahan sumber daya laut akibat perubahan iklim. Nelayan dengan sumber daya yang lebih besar memiliki kemampuan yang lebih luas untuk berpindah wilayah tangkapan, menggunakan teknologi atau mengubah strategi usahanya. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki pilihan lebih sedikit akan sulit beradaptasi. Ketika kondisi laut berubah, kemampuan untuk bertahan juga tidak dimiliki semua orang secara sama.
Di sinilah perubahan iklim mulai memperlihatkan wajah politiknya. Selama ini perubahan iklim sering dibicarakan sebagai persoalan lingkungan: suhu bumi meningkat, es mencair, permukaan laut naik. Padahal, di balik semua itu ada pertanyaan tentang siapa yang memiliki sumber daya untuk menghadapi perubahan tersebut. Orang yang memiliki rumah yang kokoh, tabungan, pekerjaan alternatif, dan akses terhadap teknologi tentu memiliki pilihan yang berbeda dengan nelayan kecil yang penghasilannya bergantung pada hasil laut hari itu. Karena itu, dampak perubahan iklim tidak hanya ditentukan oleh seberapa dekat seseorang dengan laut, tetapi juga oleh kondisi sosial dan ekonomi yang dimilikinya.
IPCC bahkan menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat memperbesar ketimpangan yang sudah ada. Dampak terhadap masyarakat pesisir tidak hanya berbentuk kerusakan rumah atau berkurangnya pendapatan, tetapi juga dapat mengganggu ketahanan pangan, hak atas ruang hidup, dan hubungan masyarakat dengan lingkungan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Karena itu, IPCC mendorong agar kebijakan adaptasi dilakukan secara adil dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, masyarakat pesisir seharusnya tidak hanya menjadi objek yang diselamatkan ketika bencana datang, tetapi juga menjadi pihak yang didengarkan ketika kebijakan dibuat.
Masalahnya, siapa yang menentukan bagaimana masyarakat pesisir harus beradaptasi? Di sinilah pemerintah memiliki peran besar. Pemerintah menentukan tata ruang, membangun infrastruktur, mengalokasikan anggaran, dan menentukan wilayah mana yang menjadi prioritas perlindungan. Ketika pemerintah memilih membangun tanggul, memulihkan mangrove, mengatur kawasan pesisir, atau memberikan bantuan kepada nelayan, semua pilihan tersebut memiliki konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat. Artinya, adaptasi terhadap perubahan iklim bukan hanya persoalan teknis. Ia juga merupakan persoalan tentang kebijakan, anggaran, dan kekuasaan dalam menentukan siapa yang mendapatkan perlindungan lebih dahulu.
Pemerintah Indonesia sendiri mulai memperkuat kebijakan menghadapi kenaikan muka air laut. Pada Juli 2026, Bappenas menegaskan bahwa kenaikan muka air laut perlu diperhitungkan sejak awal dalam kebijakan, program, dan investasi pembangunan. Bappenas juga menekankan pentingnya perencanaan yang adaptif dan berketahanan iklim, termasuk memperhatikan masyarakat miskin dan rentan di wilayah pesisir. Ini merupakan langkah yang penting. Namun, kebijakan yang baik tidak cukup hanya berhenti dalam dokumen perencanaan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah masyarakat yang berada di garis depan perubahan iklim benar-benar merasakan perlindungan.
Tanggung jawab menghadapi perubahan iklim tidak seharusnya diletakkan hanya di pundak masyarakat pesisir. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan kebijakan, pendanaan, mengatur wilayah dan memberikan perlindungan di tingkat lokal. Pelaku usaha juga perlu mempertanggungjawabkan aktivitas yang dapat meningkatkan tekanan terhadap ekosistem pesisir. Masyarakat harus diberikan ruang untuk terlibat dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka. Pembagian tanggung jawab seperti ini penting agar masyarakat pesisir tidak hanya menerima bantuan setelah mengalami kerugian, tetapi mendapatkan perlindungan sebelum risiko tersebut menjadi lebih besar.
Kebijakan menghadapi perubahan iklim seharusnya tidak hanya berbicara tentang berapa banyak tanggul yang dibangun atau berapa banyak pohon mangrove yang ditanam. Yang juga perlu ditanyakan adalah apakah nelayan kecil memiliki akses terhadap perlindungan, apakah masyarakat dilibatkan dalam menentukan kebijakan, dan apakah anggaran adaptasi benar-benar sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Perubahan iklim memang terjadi di seluruh dunia, tetapi dampaknya dirasakan secara berbeda oleh setiap orang. Bagi masyarakat pesisir, perubahan iklim bukan sekadar berita tentang naiknya suhu bumi. Ia bisa berarti laut yang semakin sulit diprediksi, rumah yang semakin dekat dengan ancaman abrasi, dan penghasilan yang semakin tidak pasti. Karena itu, membicarakan perubahan iklim juga berarti membicarakan keadilan. Jika laut berubah dan masyarakat pesisir harus menanggung akibatnya, kita perlu bertanya: apakah mereka memang harus membayar harga paling mahal? Perubahan iklim mungkin tidak bisa dihentikan dalam satu malam, tetapi kebijakan yang lebih adil dapat menentukan siapa yang dilindungi dan siapa yang tidak dibiarkan menghadapi perubahan itu sendirian.
Opini/tulisan ini tidak mencerminkan pendapat redaksi. Seluruh isi menjadi tanggung jawab penulis.
