Minat Baca Rendah, Siapa yang Salah?

Penulis terverifikasi Kontributor ยท Editor: Ardi Handayat
Ikuti di Google Ikuti di Google

Mahasiswa PPKn Universitas Riau

Opini Terpopuler
0Bagikan
Rendahnya minat baca tidak hanya berkaitan dengan kemauan masyarakat, tetapi juga keterbatasan akses terhadap bahan bacaan.

LELUASA.COM โ€“ Pernahkah kita membayangkan sebuah masyarakat yang diminta untuk gemar membaca, tetapi tidak selalu memiliki kesempatan untuk mendapatkan buku? Mereka dianjurkan memperluas wawasan, diminta meningkatkan pengetahuan, bahkan kerap disalahkan ketika minat bacanya dianggap rendah. Namun, buku yang seharusnya menjadi jendela pengetahuan tidak selalu mudah dijangkau oleh semua orang. Ada yang harus berpikir berkali-kali sebelum membeli satu buku, ada pula yang hanya bisa membaca apabila bahan bacaan tersedia secara gratis.

Membaca memang terdengar sederhana. Duduk, membuka halaman, lalu memahami tulisan demi tulisan. Seolah-olah tidak ada persoalan berarti di dalamnya. Padahal, sebelum seseorang sampai pada kebiasaan membaca, ada banyak hal yang perlu tersedia: buku yang dapat dijangkau, tempat membaca yang memadai, fasilitas perpustakaan, dan lingkungan yang mendukung.

Kita sering membicarakan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia seolah-olah persoalannya hanya terletak pada kemauan. Masyarakat dianggap kurang rajin membaca, lebih tertarik bermain gawai, atau terlalu sibuk dengan urusan lain. Barangkali memang ada persoalan kebiasaan di sana. Namun, apakah adil jika seluruh kesalahan dibebankan kepada masyarakat, sementara kesempatan untuk memperoleh bahan bacaan belum tersedia secara merata?

Buku Tidak Selalu Bisa Dibeli

Tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli buku di luar kebutuhan sekolah atau pekerjaan. Bagi sebagian pelajar, misalnya, membeli buku tambahan bukan perkara mudah. Ada kebutuhan lain yang harus lebih dahulu dipenuhi. Keinginan membaca belum tentu diikuti kemampuan untuk memperoleh buku yang diinginkan.

Ada pula masyarakat yang harus mencari bahan bacaan melalui internet karena buku yang dibutuhkan tidak tersedia di lingkungan sekitarnya. Pilihan tersebut memang dapat membantu, tetapi tidak semua orang memiliki perangkat dan jaringan internet yang memadai. Kita seolah-olah hidup di zaman ketika informasi berada dalam genggaman, padahal tidak semua tangan memiliki kesempatan yang sama untuk menjangkaunya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa minat baca bukan semata-mata persoalan kemauan seseorang. Akses terhadap bahan bacaan juga memiliki peran penting. Kita tidak bisa berharap semua orang memiliki kebiasaan membaca yang sama apabila kesempatan untuk memperoleh buku masih berbeda-beda.

Dalam hal ini, perpustakaan seharusnya menjadi salah satu ruang yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Perpustakaan bukan sekadar bangunan dengan rak-rak penuh buku yang sesekali dikunjungi ketika ada tugas sekolah atau kuliah. Lebih dari itu, perpustakaan merupakan ruang belajar yang memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan tanpa harus membeli setiap bahan bacaan.

Keberadaan perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan taman bacaan masyarakat dapat membantu menjangkau orang-orang yang memiliki keterbatasan untuk membeli buku sendiri. Namun, fasilitas seperti ini tentu tidak bisa berjalan hanya dengan mengandalkan papan nama dan koleksi buku yang tersedia seadanya. Dibutuhkan pengelolaan, penambahan bahan bacaan, serta dukungan anggaran yang berkelanjutan.

Ketika Anggaran Perpustakaan Ikut Menyusut

Persoalan akses membaca menjadi semakin penting ketika kita melihat kondisi anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada 2026. Lembaga yang memiliki peran dalam pengembangan perpustakaan dan peningkatan budaya literasi ini menghadapi penurunan anggaran yang cukup besar.

Berdasarkan pemberitaan DPR RI pada 14 Januari 2026, pagu anggaran Perpusnas tahun 2026 tercatat sebesar Rp377,99 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pagu awal tahun 2025 sebesar Rp721,68 miliar. Jika dibandingkan dengan pagu awal tersebut, penurunannya mencapai sekitar 47,6 persen.

Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Pada 2025 terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp132,09 miliar sehingga anggaran efektifnya menjadi Rp589,59 miliar. Jika menggunakan anggaran efektif sebagai pembanding, penurunan anggaran pada 2026 mencapai sekitar 35,9 persen. Perbedaan dasar perbandingan ini penting dijelaskan agar angka penurunan tidak disalahartikan.

Angka-angka tersebut mungkin hanya terlihat seperti urusan administrasi dalam dokumen keuangan negara. Ada angka pagu, pemblokiran, dan penyesuaian anggaran yang bagi sebagian orang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, persoalannya tidak berhenti di atas kertas. Ketika anggaran berkurang, ada program yang harus disesuaikan, ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, dan ada masyarakat yang berpotensi kehilangan kesempatan untuk memperoleh layanan.

Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI pada Januari 2026, Kepala Perpusnas menyampaikan bahwa program penyediaan 1.000 buku untuk satu Taman Bacaan Masyarakat (TBM) tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Padahal, bagi masyarakat yang belum memiliki fasilitas perpustakaan memadai, taman bacaan dapat menjadi salah satu tempat untuk mendapatkan buku dan memperluas pengetahuan.

Persoalan tersebut bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Bayangkan sebuah taman bacaan yang diharapkan menjadi tempat anak-anak mengenal berbagai cerita dan pengetahuan, tetapi kesempatan untuk menambah koleksi bukunya justru terhambat. Kita mengajak anak-anak untuk membaca, tetapi bahan bacaan yang dapat mereka akses belum tentu tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Perkembangan berikutnya juga menunjukkan bahwa persoalan ini belum selesai. Dalam siaran pers Perpusnas pada 16 Juli 2026, penyesuaian anggaran disebut berdampak pada sejumlah program. Di antaranya bantuan bacaan bermutu bagi perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan puskesmas, serta dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk sarana perpustakaan di daerah.

Artinya, keterbatasan anggaran bukan sekadar persoalan berkurangnya angka dalam dokumen keuangan. Ada jangkauan layanan dan bantuan bahan bacaan yang ikut terdampak. Bagi masyarakat yang sudah memiliki banyak pilihan sumber bacaan, perubahan tersebut mungkin tidak terlalu terasa. Namun, bagi masyarakat yang bergantung pada fasilitas publik untuk memperoleh buku, berkurangnya dukungan tentu menjadi persoalan tersendiri.

Efisiensi Jangan Sampai Mengorbankan Akses Pengetahuan

Tentu saja, penurunan anggaran tidak berarti seluruh layanan perpustakaan berhenti. Perpusnas tetap menjalankan sejumlah program prioritas dan berupaya menyesuaikan pelaksanaannya. Pemerintah juga memiliki alasan untuk melakukan efisiensi karena setiap penggunaan uang negara harus direncanakan dan dipertanggungjawabkan.

Namun, efisiensi tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang berhasil dikurangi. Ada hal lain yang perlu diperhitungkan: program apa yang akhirnya tidak dapat dijalankan, layanan mana yang mengalami penyesuaian, dan kelompok masyarakat mana yang paling merasakan dampaknya.

Jangan sampai penghematan anggaran justru membuat masyarakat yang memiliki keterbatasan akses semakin sulit memperoleh bahan bacaan. Sebab, bagi sebagian orang, perpustakaan bukan sekadar tempat alternatif untuk membaca. Perpustakaan mungkin menjadi satu-satunya tempat mereka mendapatkan buku tanpa harus mengeluarkan uang.

Pemerintah perlu mengevaluasi kembali program literasi yang jangkauannya berkurang, terutama bantuan bahan bacaan bagi taman bacaan dan perpustakaan di daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas. Kerja sama dengan pemerintah daerah, sekolah, komunitas membaca, dan penerbit juga perlu diperkuat agar penyediaan bahan bacaan tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan.

Perpustakaan digital juga dapat menjadi alternatif untuk memperluas akses. Akan tetapi, menjadikannya sebagai satu-satunya jawaban tentu bukan pilihan yang tepat. Tidak semua masyarakat memiliki perangkat dan jaringan internet yang memadai. Teknologi memang dapat membuka banyak pintu pengetahuan, tetapi pintu tersebut tetap sulit digunakan apabila fasilitas pendukungnya tidak tersedia.

Jangan Terus Menyalahkan Masyarakat

Pada akhirnya, membangun budaya membaca memang membutuhkan kemauan dari masyarakat. Tidak ada gunanya menyediakan banyak buku apabila tidak ada keinginan untuk membacanya. Namun, persoalannya juga tidak bisa dibalik begitu saja dengan menganggap rendahnya minat baca sepenuhnya merupakan kesalahan masyarakat.

Kebiasaan membaca tidak tumbuh begitu saja. Ia membutuhkan lingkungan yang mendukung, bahan bacaan yang mudah diperoleh, serta fasilitas yang dapat dijangkau. Mengajak masyarakat membaca merupakan langkah yang baik, tetapi ajakan tersebut perlu diikuti dengan upaya menyediakan kesempatan yang nyata.

Menurut saya, pertanyaan yang lebih penting bukan hanya mengapa masyarakat Indonesia kurang membaca, melainkan apakah lingkungan di sekitar mereka sudah memberikan kesempatan yang cukup untuk membaca?

Masyarakat memang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kebiasaan membaca. Namun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa buku, perpustakaan, dan program literasi dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Jangan sampai masyarakat terus diminta untuk memperluas wawasan, sementara akses terhadap sumber pengetahuan justru semakin terbatas.

Sungguh disayangkan apabila rendahnya minat baca terus menjadi kesalahan masyarakat semata. Kita menginginkan masyarakat yang berpengetahuan, tetapi kesempatan untuk memperoleh pengetahuan belum sepenuhnya tersedia secara merata. Sebab, kemampuan seseorang untuk membeli buku seharusnya tidak menentukan seberapa besar kesempatan mereka untuk belajar dan memperoleh pengetahuan.

Opini/tulisan ini tidak mencerminkan pendapat redaksi. Seluruh isi menjadi tanggung jawab penulis.

Bagikan & simpan tulisan ini

Bukti PublikasiUnduh PDF
Tim EditorSalma Assyfa Mufidahna, Ardi Handayat

Apa reaksimu?

0 pembaca sudah bereaksi