Perkuat Pendidikan Berperspektif HAM, Prodi Administrasi Publik UPN Veteran Jatim Gandeng Kanwil KemenHAM

Berliana, m.k.p. Penulis terverifikasi Kontributor · Editor: Ardi Handayat
Ikuti di Google Ikuti di Google

Dosen Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur

Berita
0Bagikan

LELUASA.COM, Surabaya – Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kanwil KemenHAM RI) Jawa Timur pada Oktober 2026. Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah, khususnya dalam mendukung pemajuan hak asasi manusia (HAM), pengembangan pendidikan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Kolaborasi tersebut dilandasi oleh kesadaran bahwa persoalan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk institusi pendidikan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kritis, mengembangkan kajian akademik, serta menghasilkan sumber daya manusia yang memahami pentingnya penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui kerja sama ini, Prodi Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur berupaya memperluas jejaring kemitraan sekaligus menghadirkan pengalaman pembelajaran yang lebih kontekstual bagi mahasiswa. Berbagai potensi kegiatan kolaboratif dapat dikembangkan, seperti kuliah praktisi, seminar, diskusi akademik, penelitian bersama, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta sosialisasi mengenai nilai dan prinsip-prinsip HAM. Keterlibatan praktisi dari Kanwil KemenHAM Jawa Timur juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada mahasiswa mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang HAM.

Kerja sama ini memiliki relevansi yang kuat dengan bidang keilmuan Administrasi Publik. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, prinsip HAM perlu menjadi landasan dalam setiap proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Kebijakan pemerintah idealnya tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan, kesetaraan, nondiskriminasi, partisipasi, dan pemenuhan hak-hak masyarakat.

Selain itu, kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong pengembangan penelitian dan kajian akademik yang lebih responsif terhadap berbagai persoalan HAM di tingkat lokal maupun nasional. Hasil kajian tersebut berpotensi menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam merancang kebijakan dan program yang lebih inklusif serta berorientasi pada kepentingan publik.

Bagi mahasiswa, kemitraan ini menjadi kesempatan untuk menghubungkan teori yang diperoleh di ruang perkuliahan dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi dalam bidang administrasi dan kebijakan publik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial serta pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kerja sama yang terjalin pada Oktober 2026 ini, Prodi Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur berharap dapat membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan Kanwil KemenHAM Jawa Timur. Sinergi antara akademisi dan pemerintah diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi HAM, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Kolaborasi ini sekaligus menegaskan bahwa perguruan tinggi bukan sekadar pusat pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan juga mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan perubahan sosial dan mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih humanis dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.

Opini/tulisan ini tidak mencerminkan pendapat redaksi. Seluruh isi menjadi tanggung jawab penulis.

Bagikan & simpan tulisan ini

Bukti PublikasiUnduh PDF